Mempersamakan-perbedaan itu bukan Alkulturasi
poto: doc.
Beberapa bulan belakangan ini koflik dan kesenjangan sosial begitu gencar terdengar di media masa, tidak terkecuali keadaan sosial yang terjadi
di sekitar lingkunganku. Baik itu di kampus, atapun di pemukiman baru tempat aku
mengontrak rumah. Teringat betul perasaan pertama kali berada di
lingkungan baru ini: senang. Senang karena tahu tempat baru ini adalah salah satu wilayah di Kota A yang sebagian besar
penduduknya warga asli A—kalau saya tidak keliru. Berangkat dari situ, aku berpikir positif akan mendampatkan
hal-hal baru dan menarik, langsung dari penduduk setempat.
Setiap
selepas Isya, saya biasa ngopi di akngkringan yang berada tidak jauh dari
kontrakan. Tidak selalu ramai, cuma terhitung satu, dua orang saja yang biasa nangkring di sana. Tentu saja satu lagi yang tidak terlupa si
penjaga Angkringan, Pak Pit namanya—bukan nama asli. Beliau adalah orang pertama yang
memberikan pencerahan terkait lingkungan yang baru aku tempati ini. Mulai dari
kegiatan sehari-hari penduduk, nama-nama Ketua Rukun Tangga ini dan itu, juga
dia bercerita tentang pemilihan Ketua Rukun Warga yang dari dulu calonnya hanya dua, dan itu-itu
saja orangnya. Sampai keadaan kampung yang porak poranda ketika terjadi gempa di Kota A pada tahun 2006 lalu.
***
Pak
Pit menceritakan banyak hal padaku,
termasuk hal–hal yang tidak seharusnya ia bicarakan kepada orang yang baru
dikenalnya. Tapi tidak apalah, hitung-hitung ada teman
mengobrol. Entah
angin dari mana, dari obrolan yang panjang lebar itu, Pak Pit membelok pada satu
hal yang cukup mengundang antusiasku, ia bercerita tentang
warga sekitar yang selalu menolak pendatang dari daerah
‘sana’. Tanpa ku bertanya lebih lanjut, dia langsung menambahkan, ‘orang-orang
sana’ itu selalu membikin keributan. Bukan keributan dalam arti kekerasan, namun
lebih kepada kebisingan yang mereka ciptakan. Tanpa sebab yang jelas itu, warga
setempat pasti menolak ‘orang-orang sana’ yang ingin mengontrak atau kost di
kampung ini, dengan selalu mengatakan: kontrakan sudah penuh.
Tidak
hanya dari lingkungan ku berada. Kampus dalam hal ini mahasiswa, pun menawarkan
hal yang sama kepada ku, terkait pandangan mereka tentang ‘orang-orang sana’. Bukan tanpa apa-api tersulut, tidak tanpa
api-kayu terpanggang. Memang ada beberapa kejadian buruk terjadi di Kota
ini yang disebabkan ‘orang-orang sana’, namun yang menjadi miris adalah para pendongeng ini, lagi-lagi
mereka menabur bumbu perbincangan dengan hal-hal yang kurang pantas, memoles
memar perbedaan makin parah. Sehingga perspektif itu pun tumbuh mengakar dalam
pikiran warga setempat, bak agama yang mustahil digugat.
Sangat
mengecewakan adalah kawan-kawan ku yang berada dikalangan kampus. Sebagai
terpelajar, yang tinggi kasta intelektualnya dalam masyarakat, tidak mampu
membendung pandangan berpikir yang diskriminatif tersebut. Baik jika diam, kalau ikut
berceloteh makin meng-amini
pendapat tersebut. Tan Malaka mengatakan, “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”. Kalau kata Pram, makin tinggi makin sadar posisi, tahu batasan-batasan—kurang
lebih seperti itu.
Setelah
mendengar pendapat teman, dan menonton film-film dokumenter, serta ilmu yang
kuperoleh dari kampus, menurut pendapatku yang mungkin ngawur dan cetek ini,
konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia saat ini, hingga prasangka-prangka
buruk antar suku, disebabkan prinsip-prinsip yang hidup di dalam masyarakat telah
dikesampingkan. Prinsip apa ? Prinsip sebagai orang yang berbangsa, bersuku, beradat, dan
berbudaya, mulai digantikan oleh yang lain. Jika kata Pram, yaitu digantikan oleh pola-pikir
mencari persamaan. Persamaan seperti apa ? Persamaan: Jika mereka tidak sama dengan kita, maka mereka bukanlah kita, dan terima mereka yang mendekati persamaan.
Jika kau berbeda sama sekali, jangan berharap lebih.
Katakanlah
seorang Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku misalnya, menimba ilmu ke
Pulau Jawa, membawa segala macam hal yang melekat ada pada mereka, yang menurut
orang lain adalah hal baru. Lalu terjun kelingkungan yang benar-benar berbeda, dengan
tetap membawa pola-pikir persamaan, tidak terkecuali warga asli Pulau Jawa itu
sendiri. Para pendatang maupun si penerima, akan selalu menjaga jarak, dan
sulit menerima yang bukan dari dalam dirinya. Proses akulturasi sebagai efek
dari perbedaan sulit untuk berjalan. Padahal dari proses tersebut, dapat membangun
kesadaran yang penting antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, akan posisi
dan batasan masing-masing. Sehingga terciptanya keharmonisan.
Sebuah
keharmonisan tidak lahir dari perbenturan perbedaan satu dengan yang lain
secara langsung. Melainkan adanya penghubung, yang oleh masing-masing pihak
dapat diterima. penghubung itu bisa hal yang berkaitan dengan musik, olahraga,
dan lain sebagainya yang bersifat universal. Misalnya sepakbola, beberapa hari
yang lalu aku menonton se-kelompok orang bermain sepakbola di lapangan desa,
dari bahasanya aku dapat menerka bahwa sebagian dari mereka yang bermain adalah
orang Kalimantan dan sisanya adalah orang Jawa. Selama permainan berlangsung, secara
alamiah watak masing-masing daerah tersebut akan keluar, dari cara penyampaian
meminta bola kepada teman, memaki ketika gagal mencetak gol: yang jawa
mengatakan jancuk, lainnya mengatakan
bungul, dan sebagainya, tidak ada
yang marah. Boleh dikatakan mereka malah tersenyum dan tertawa bersama. Ya,
dari contoh kecil itu tidak dapat diambil kesimpulan yang mampu mengakomodir
seluruh permasalahan ini. Paling tidak, hal tersebut dapat menggambarkan secara
sekilas keadaan masing-masing watak daerah, dan saling memahami dan mengetahui posisi, serta batasan-batasan yang dapat diambil tiap individu untuk menjaga perasaan satu dengan
yang lain.
Tidak hanya masalah sosial saja, masalah
agraria yang terjadi di Merauke-Papua juga diakibatkan tersingkirnya
prinsip warga lokal oleh pemerintah
dengan kebijakan Merauke Integrated Food and energi
Estate. Di mana hutan adat
sebagai hal yang disakralkan oleh masyarakat adat, sebagian besar dibabat untuk
memenuhi keinginan pemerintah menjadikan Papua sebagai lumbung padi Indonesia. Film
MAHUZEs, karya Dhandy D. Laksono dari Ekspedisi Indonesia Biru, memberigambaran
bahwa yang dibutuhkan warga Merauke bukanlah sawah, namun hutan rimba yang penuh
dengan babi hutan dan pohon sagu yang melimpah. Satu lagi prinsip yang
terlanggar. Bagi sebagian orang mungkin hal itu primitif, namun bagi saya, hutan-babi-sagu
adalah kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat hukum adat Merauke.
Maka tidak perlu
bersusah-payah mencari persamaan antar suku. Cukup menghargai prinsip orang lain, serta jangan
melepaskan prinsip-prinsip perbedaan hanya demi tercapainya persamaan, dan
penyamarataan antar kelompok yang jelas-jelas berbeda. Biarkan saja perbedaan
itu tumbuh apa adanya, bersemi di dalam sanubari masing-masing orang. Tinggal
bagaimana kau menerima dan memahami perbedaan tersebut sebagai sebuah
keharmonisan dan kekayaan hidup.
*catatan ini dibuat pada tanggal 19/11/2015
1 komentar:
Write komentarBeda dlm frame identitas adalah kodrat. Maka dari itu penyeragamaan adalah tindakan melawan kodrat dan karenanya ia tidak layak diperjuangkan. Namun beda scr material tidak bisa mjd kodrat. Sebab manusia tidak diciptakan untuk menderita. Bagaimana konsep persamaan dalam hal ini, boeng?
Reply